(Yogyakarta, 12/06/2026) — Di tengah meningkatnya produksi film nasional dalam beberapa tahun terakhir, persoalan baru justru mengemuka: ke mana film-film tersebut akan pergi setelah selesai diproduksi? Apakah seluruhnya dapat bertemu dengan penontonnya di bioskop, atau justru berakhir sebagai arsip yang tak pernah memperoleh ruang apresiasi?

Pertanyaan itu menjadi titik tolak dalam Sarasehan Seni Budaya Film Taman Budaya Yogyakarta (TBY) bertajuk "Ekspansi Layar, Regenerasi Ruang: Menakar Hak Publik dan Masa Depan Ruang Putar Alternatif" yang digelar pada Jumat (12/06) di Ruang Seminar TBY. Dipandu moderator Ageng Indra Sumarah dan MC Vivi Helmalia Putri, forum ini menghadirkan Dyna Herlina Suwarto (Dosen dan Litbang Badan Perfilman Indonesia/BPI), Loeloe Hendra (sutradara), Ghalif P. Sadewa (Dosen dan Sekretaris Forum Film Pelajar Jogja/FFPJ), serta Rony Ramadhan (Dosen dan Praktisi) untuk membedah tantangan distribusi film, hak publik atas sinema, hingga masa depan ruang putar alternatif di Indonesia.

Alih-alih sekadar membicarakan produksi film, diskusi berkembang pada persoalan yang lebih mendasar: bagaimana memastikan karya-karya tersebut dapat diakses masyarakat dan terus hidup melalui ruang-ruang apresiasi yang inklusif.

Ruang Alternatif Tak Bisa Bergantung pada Festival

Sebagai dosen sekaligus praktisi film yang turut menjadi koordinator acara sarasehan, Rony Ramadhan melihat persoalan mendasar justru terletak pada minimnya ruang pemutaran film independen yang berkelanjutan.

Menurutnya, ruang putar alternatif yang ada saat ini masih bergantung pada momentum tertentu, seperti festival film, kegiatan kampus, atau inisiatif sporadis yang diselenggarakan di kafe dan ruang komunal lainnya.

"Ruang putar alternatif itu seperti apa toh sekarang? Yang bisa kita nikmati hanya di festival-festival. Biasanya yang ada di kampus, atau di ruang-ruang kafe kalau misal kita membuat sebuah pemutaran indie," ujarnya.

Padahal, ruang-ruang semacam itu memiliki peran penting dalam mempertemukan film dengan penontonnya, terutama bagi karya-karya yang tidak memiliki akses ke jaringan bioskop komersial.

Rony berharap TBY sebagai laboratorium seni, ruang ekspresi, sekaligus pusat kebudayaan daerah dapat mengambil peran lebih aktif dengan menghadirkan pemutaran komunal secara rutin dan berkelanjutan.

Distribusi Film Sedang Mengalami Kemacetan

Persoalan distribusi menjadi sorotan utama Dyna Herlina Suwarto, dosen dan peneliti yang aktif di Litbang BPI. Menurutnya, industri perfilman Indonesia saat ini tengah menghadapi paradoks: jumlah produksi terus meningkat, tetapi ruang distribusinya tidak berkembang secepat laju pertumbuhan karya.

"Sejak tahun 2004, setengah dari film panjang yang diproduksi di Indonesia tidak berhasil ditayangkan di bioskop," kata Dyna.

Ia mengungkapkan, kondisi tersebut masih terjadi hingga sekarang. Pada 2025, dari 250 judul film yang lulus sensor, hanya sekitar 125 film yang berhasil memperoleh slot tayang di bioskop. Sisanya ada yang dibawa ke platform streaming, namun tidak sedikit pula yang belum dirilis sama sekali.

Menurut Dyna, persoalan ini diperparah oleh ketimpangan distribusi layar yang masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya kawasan Jabodetabek. Akibatnya, masyarakat di berbagai daerah kehilangan kesempatan yang setara untuk menikmati keberagaman karya sinema Indonesia.

Ia juga menyoroti fenomena menarik yang terjadi di Yogyakarta. Kota yang dikenal sebagai salah satu barometer perfilman nasional itu justru mengalami penurunan keterlibatan penonton lokal terhadap karya-karya daerahnya sendiri.

"Tahun 2017, penonton JAFF itu 70 persen berasal dari DIY. Setelah pandemi kemarin angkanya merosot menjadi 50 persen. Ke manakah penonton kita yang dulu?" tuturnya.

Dyna menilai film-film karya sineas Yogyakarta belum mendapatkan perhatian sebesar yang diterima film lokal di daerah lain. Ia mencontohkan bagaimana masyarakat Makassar menunjukkan kebanggaan terhadap film daerah mereka, seperti Uang Panai, yang mendapat dukungan luas dari publik setempat.

Bagi Dyna, menghidupkan ruang putar alternatif tidak hanya berbicara soal distribusi, tetapi juga upaya membangun kembali budaya menonton dan berdialog secara langsung di tengah dominasi algoritma digital.

"Salah satu cara melawan algoritma adalah dengan bertemu secara offline. Pertemuan luring seperti ini, meskipun yang ikut hanya 10 atau 20 orang, adalah bentuk perlawanan," tegasnya.

Film Memiliki Kehidupan Setelah Bioskop

Sudut pandang berbeda disampaikan Loeloe Hendra, sutradara yang dikenal melalui film Tale of The Land (2024) dan Sah Katanya (2025). Pengalamannya bergerak di dua jalur berbeda—festival independen dan industri komersial—memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi para sineas.

Pada film panjang pertamanya, Loeloe memilih jalur festival dan pendanaan hibah internasional demi menjaga kebebasan kreatif.

"Prosesnya jadi sangat panjang. Saya butuh delapan tahun untuk mengumpulkan uang sekitar Rp4 sampai Rp5 miliar untuk memproduksi film panjang ini," ujarnya.

Namun, pengalaman berbeda ia rasakan ketika terlibat dalam produksi film komersial bersama rumah produksi besar. Dalam sistem tersebut, keputusan kreatif tidak sepenuhnya berada di tangan sutradara karena melibatkan produser, tim kreatif, serta berbagai pertimbangan pasar.

Loeloe juga mengungkap ketatnya persaingan di jaringan bioskop. Hari-hari awal penayangan sering kali menjadi penentu nasib sebuah film. Ketika tingkat okupansi penonton berada di bawah 30 persen, film berpotensi kehilangan layar lebih cepat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kegagalan di bioskop bukanlah akhir dari perjalanan sebuah karya.

"Ketika dia sudah bertemu dengan market-nya yang tepat sasaran, maka penontonnya tiba-tiba meningkat pesat setelah rilis di Vidio. Ternyata penontonnya memang spesifik," ungkapnya.

Menurut Loeloe, platform OTT dan ruang pemutaran komunitas dapat menjadi "kehidupan kedua" bagi film-film yang tidak berhasil bertahan di layar komersial. Ruang alternatif memungkinkan karya menemukan audiens yang lebih sesuai sekaligus memperpanjang umur sinema hingga bertahun-tahun.

Film Pelajar Tak Boleh Berakhir Menumpuk

Dari sisi pendidikan, Ghalif P. Sadewa, dosen sekaligus Sekretaris Forum Film Pelajar Jogja (FFPJ), melihat persoalan serupa terjadi pada film-film pelajar di DIY.

Menurutnya, terdapat sekitar 207 SMK di DIY yang secara aktif memproduksi film pendek setiap tahunnya, terutama sebagai bagian dari tugas akhir. Sayangnya, produktivitas tersebut tidak dibarengi dengan tersedianya ruang apresiasi dan distribusi yang memadai.

"Anak-anak SMK itu belum tahu distribusi. Mereka cuma tahu, 'Ayo bikin film buat tugas'. Pertanyaannya adalah, habis itu filmnya ke mana? Ini anak SMK lho, karya-karyanya berakhir menumpuk," ujarnya.

Ghalif juga mengkritik pendekatan kompetisi yang terlalu menitikberatkan pada menang dan kalah, seperti dalam sejumlah ajang perlombaan. Menurutnya, pendekatan tersebut sering kali mengabaikan proses kreatif serta gagasan yang ingin disampaikan para pelajar.

"Kalau bicara kompetisi, bicaranya adalah menang dan kalah, bagus dan tidak. Kita enggak bicara tentang gagasannya apa, ceritanya gimana," katanya.

Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah membuka slot pemutaran gratis yang dapat dikelola sendiri oleh pelajar dan komunitas. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya belajar membuat film, tetapi juga memahami ekosistem distribusi, membangun audiens, serta mengelola ruang apresiasi secara mandiri.

Menghidupkan Layar-Layar Kebudayaan

Melalui sarasehan ini, TBY berharap lahir gagasan dan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem ruang putar alternatif di Indonesia. Sebab, memperluas layar bukan semata menghadirkan lebih banyak tempat menonton, melainkan memastikan setiap karya memiliki kesempatan bertemu dengan penontonnya.

Sinergi antara pemerintah, akademisi, sineas, komunitas, hingga pelajar dinilai menjadi kunci untuk menjaga hak masyarakat dalam mengakses sinema sebagai bagian dari kehidupan kebudayaan. Di tengah keterbatasan distribusi dan dominasi algoritma, ruang putar alternatif hadir bukan sekadar sebagai pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan layar-layar kebudayaan tetap menyala.